Antara Muhammadiyah dan Indonesia

Oleh: H. M. Daud Siddiq, BA

(Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro)

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan tertua yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Muhammadiyah lahir 33 tahun lebih dulu daripada Negara Kesatuan kita Republik Indonesia. Selain itu Muhammadiyah juga turut membidani lahirnya negeri ini, bahkan Muhammadiyah juga turut andil dalam mempersiapkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Muhammadiyah sudah tidak lagi berbicara tentang mau dibuat seperti apa bentuk dari negeri ini? Namun Muhammadiyah lebih fokus untuk bagaimana cara dalam mengisi kemerdekaan ini. 

Sejak proklamasi tahun 1945, saat itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah diketuai oleh Ki bagus Hadi Kusumo yang juga termasuk tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Jika saat itu Ki Bagus Hadi Kusumo bersikap idealis, maka Muhammadiyah hampir mengambil jalur NKRI menjadi negara yang bersyariatkan Islam, dengan menyepakati rancangan Pancasila yang bunyi pasal pertamanya adalah “Menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Namun pada saat itu Ki Bagus Hadi Kusumo mengambil langkah Diplomatis, mencari jalan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu agar seluruh bagian kepulauan di Indonesia dapat bersatu, maka Ki Bagus Hadi Kusumo dengan berbesar hati meng-amin-kan perubahan teks Pancasila menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Setelah kepemimpinan Ir. Soekarno pasca kemerdekaan sampai dengan hari ini Indonesia sudah berusia 77 Tahun, Muhammadiyah sudah melewati beberapa fase pemerintahan. Pertama, Fase Pemerintahan Ir. Soekarno yang dikenal dengan Orde Lama, Muhammadiyah juga berada di dalamnya dalam rangka turut menghidupkan NKRI agar Indonesia menjadi Negara yang berkembang dan tidak terlepas dari ajaran agama. Sampai-sampai Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, dengan ini Muhammadiyah menjadikanya sebagai dasar pijakan yaitu Indonesia sebagai “Darul Ahdi wa Syahadah”. Hal ini dikandung maksud, bahwa Negara Indonesia adalah adalah negara berdasarkan kesepakatan seluruh elemen Bangsa. Muhammadiyah siap untuk menjadi garda terdepan jika ada yang berusaha untuk merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kedua, Setelah Ir. Soekarno mentas dari jabatanya, kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto yang dikenal sebagai orde baru. Dalam fase ini Muhammadiyah pun masih turut terlibat dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, artinya Muhammadiyah tidak lantas meninggalkan gelanggang kebangsaan, namun tetap berusaha untuk menghidupkan dan memakmurkan bahkan mempertahankan bagaimana NKRI ini tetap utuh. Pada fase yang kurang lebih berkuasa selama 32 tahun ini, lahir pula lah kehendak masyarakat untuk meminta Presiden Soeharto lengser dari jabatanya. Maka dengan segala kerendahan hati presiden Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Namun, setelah lengsernya Pak Harto masih ada riak-riak yang tertinggal dalam fase ini, sehingga lahirlah masa reformasi. Ketiga, pada masa reformasi ini kebetulan yang menjadi pimpinan adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah yaitu Pak Amien Rais. Ketika Muktamar Muhammadiyah di Solo terpilihlah Ketua PP Muhammadiyah yaitu Ahmad Syafii Maarif. Sedangkan Pak Amin rais menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sampai dengan saat ini reformasi masih berlangsung. 

Pada akhirnya, apapun posisi Muhammadiyah di dalam negara ini adalah sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Kemasyarakatan, Muhammadiyah tetap mengambil andil sesuai dengan peran Muhammadiyah itu sendiri dengan berupaya menyampaikan dakwah amar ma’ruf nahi munkar kesegala bidang. Termasuk mengajak pemerintah untuk ber- amar ma’ruf nahi munkar. Sepanjang itu tidak melenceng bahkan harapanya bisa selaras yang menjadi kesepakatan di NKRI ini Muhammadiyah akan tetap mengingatkan untuk amar ma’ruf nahi munkar. 

Sekali-kali Muhammadiyah tidak ada upaya dan pemikiran dari Muhammadiyah untuk mendirikan suatu Negara yang didalamnya adalah negara yang dikehendaki oleh Islam pada umumnya. Melainkan Muhammadiyah akan tetap menjaga Negara Kesatuan yang itu bukan hanya milik satu kelompok atau agama namun milik bersama. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sosialis religius, karena tiap-tiap orang bermasyarakat dengan berlandaskan agama. 

Maka dari itu dalam Kepribadian Muhammadiyah pada pokok pikiran keempat yaitu sifat-sifat warga Muhammaddiyah terlebih lagi Pimpinan Muhammadiyah ada 10 sifat yang harus dimiliki salah satunya yaitu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Pada sifat lainya Pimpinan dan Warga Muhammadiyah juga bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela keperntinganya. Lebih jauh daripada itu pada hari ini Muhammadiyah tetap dan tidak berubah sikapnya terhadap pemerintah dan senantiasa patuh pada peraturan sepanjang peraturan yang sudah disepakati menjadi milik negara kita.